🌜 Laporan Keuangan Partai Politik Demokrat

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Partai Demokrat bersikeras mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan."Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies," kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 9/6.Meski begitu, Sahroni mengaku tidak keberatan dengan sikap Partai Demokrat tersebut. Menurutnya, wajar bila partai ingin mendorong kadernya sebagai bakal cawapres dalam kontestasi pilpres 2024. "Wajar lah namanya partai besar juga ingin kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies," sisi lain, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Kabappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pada dasarnya partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal capres maupun cawapres. Terlebih, bila memiliki elektabilitas yang kata Andi, di sistematika di Partai Demokrat melalui berbagai tahapan, serta nama yang diperhitungkan tidak tunggal. "Adapun terkait pilihan nama cawapres, Partai Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu terhadap capres Anies Baswedan," kata Andi dalam keterangannya. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pun membantah pernyataan Sahroni. Menurutnya, tak ada yang memaksa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP."Gak ada yang paksa memaksa, mana ada dalam koalisi maksa memaksa. Yang ada mengusulkan. Memaksa itu gak ada," kata Aboe, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lebih jauh, ia mengungkapkan nama cawapres Anies telah diketahui, dan tinggal menunggu waktu untuk saat ini Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem telah tergabung dalam Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP. Ketiga partai politik tersebut bersepakat untuk menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai bakal calon presiden 2024.

VIVAPolitik - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti masalah terhambatnya anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum dari Kementerian Keuangan yang akan memengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. "Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan matang," kata AHY di kantor KPU, Jakarta Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat harus menyerahkan informasi soal laporan keuangan kepada lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dengan Demokrat sebagai termohon di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013. "Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Abdul majelis menyatakan rincian program umum dan kegiatan Demokrat tahun 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka itu, Demokrat harus menyerahkan rincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga rincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. "Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon," kata sidang, Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk berpikir. Demokrat bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. "Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian," kata Hinca usai keuangan partai politik dinilai sangat penting. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan transparansi keuangan partai merupakan mandat Undang-Undang tentang Partai Politik dan UU tentang Keterbukaan Informasi. "Banyaknya partai yang terlibat kasus korupsi, membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi, itu yang ingin kami cari," kata dia usai Jelang Pemilihan Umum Legislatif 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. "Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, jadi bahaya karena Pemilu bisa jadi tersandera oleh uang."MUHAMAD RIZKIBerita terpopuler lainnyaJejak Anis Matta di Tas Ahmad FathanahStatus Hukum Anas Urbaningrum Masih MenggantungSegi Empat Dalam Pusaran Kasus Suap Impor DagingRatusan Pegawai Pajak Bisa Akses SPT Pajak SBYKorupsi Al QuranSiapa Si Raja, Panglima, PrajuritSoeharto Pernah Bikin Panas Hubungan Tifatul-Anis

Saya berharap kepada Partai Politik yang menerima bantuan keuangan ini dapat mempertanggungjawabkan secara formal dan material, serta membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan. Sebuah laporan yang dianggap clean dan clear," pesan Andi Harun. Adapun parpol penerima bantuan masing-masing : PDIP Samarinda Rp. 387

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi AD dan ART partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Obyek yang digunakan dalam penelitian adalah kantor DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif interpretif dengan etnometodologi sebagai pendekatan, terdapat empat informan yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, display data dan verifikasi atau menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan internal sudah memenuhi akuntabilitas kepada internal partai politik namun belum transparansi untuk publik, laporan dana kampanye sudah memenuhi akuntabilitas dan transparansi, laporan bantuan politik sudah memenuhi akuntabilitas namun belum transparansi untuk publik, dan implementasi AD dan ART DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur sudah diimplementasikan dengan baik. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this publication. Sekar Anggun Gading PinilihA political party is one of the tools of democracy in any country that serves to distribute the aspirations of the people to the government, political education, and the others. So that the function can be realized, it needed financial assistance, both from members of the party, from the state or from the donations of others to assist political parties in carrying out its activities. However, in practice a lot happening raising and management of funds by political parties that are not based on the principles of transparency and accountability resulted in various cases of alleged corruption by the political parties. Therefore, it is necessary to reform financial regulation of political parties that meet the principles of transparency and accountability. The principle of transparency and accountability of political party finances can be achieved by requiring each political party financial reports on the sources of funds received by the party, and the financial reports of the elections. In addition, it is necessary also penalties for political parties who are late or even not make those reports, as well as which institutions are given the task of overseeing the financial reports of parties and institutions that enforce sanctions. Therefore, the legislature immediately makes changes to the Electoral Law and the Law on Political Parties to include such arrangements. INTISARI Partai politik adalah salah satu alat demokrasi di negara manapun yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan pendidikan politik, dan sebagainya. Agar fungsi tersebut dapat terwujud, maka diperlukan bantuan keuangan, baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Namun, dalam praktek banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi pengaturan keuangan partai politik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan Pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan tersebut, serta lembaga mana yang diberikan tugas untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi-sanksi tersebut. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik dengan memasukkan pengaturan-pengaturan tersebut. Kata kunciMemandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus etHari SabarnoHari Sabarno. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Sinar Grafika. Heribertus 2011, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Governance .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin MakasssarJuliestariJuliestari. 2018. Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagi Dasar Good Political party Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas KeilmuanKamayanti AriKamayanti Ari. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan. Yayasan Rumah Peneleh Seri Media & Literasi.Asumsi Dasar Paradigma Interpretif . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BrawijayaLudigdoLudigdo. 2013. Asumsi Dasar Paradigma Interpretif. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN 3MahmudiMahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN 3. & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDIMardiasmoMardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran YogyakartaSujatmika Marita DanMarita dan Sujatmika. Dan Tantangan Laporan Keuangan Partai Politik Di Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja RosdakaryaLexy J MoleongMoleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka CiptaMukhtarMukhtar. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta Rineka 2015 Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola partai Politik Yang Baik" Universitas Merdeka Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan UmumPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Tahun 2018. Keuangan Entitas NirlabaPernyataan StandarAkuntansi KeuanganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. 2011. Akuntan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri BogorSimarmataSimarmata. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas NirlabaIaiIAI. 2004. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahunPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik 1. dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumSugiyonoSugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 19 April 2007. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 TahunUndang -UndangUndang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

DelapanParpol di Kota Probolinggo Dapat Bantuan Keuangan Probolinggo, Patrolipos Sebanyak delapan partai politik menerima bantuan keuangan yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Delapan parpol yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, PKB, Geri

Jakarta - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutuskan Partai Demokrat menyerahkan informasi laporan keuangan kepada pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch. Putusan itu diketuk dalam sidang ajudikasi antara ICW sebagai pemohon dan Demokrat sebagai termohon, di ruang sidang KIP Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.“Amar putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Abdul menyatakan perincian program umum dan kegiatan Demokrat pada 2010 dan 2011 sebagai informasi yang terbuka. Maka, Demokrat harus menyerahkan perincian neraca, laporan realisasi anggaran, hingga perincian catatan atas laporan keuangan kepada ICW. “Memerintahkan termohon Demokrat untuk memberikan informasi kepada pemohon dengan waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak salinan putusan diterima oleh termohon,” kata sidang, anggota Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan yang mewakili ICW menyatakan menerima putusan majelis. Sebaliknya, pihak Demokrat yang diwakili Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan akan menggunakan waktu sepuluh hari itu untuk bisa mengajukan banding ke Pengadilan Negeri seandainya tak menerima putusan itu. “Kami harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Soalnya yang dikabulkan adalah seluruh permohonan, bukan hanya sebagian,” kata Hinca usai Anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, menambahkan transparansi keuangan partai merupakan mandat undang-undang partai politik dan keterbukaan informasi. “Banyaknya partai yang terlibat korupsi membuat kami ingin melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas keuanganya. Apakah selama ini sumber dana partai dari hal-hal yang rawan, adakah manipulasi. Itu yang ingin kami cari,” kata dia usai Pemilihan Umum 2014, kata Apung, partai akan berlomba-lomba mencari uang sebanyak mungkin. Idealnya, laporan keuangan harus ada. “Sumbangan dari badan hukum untuk partai di tahun 2009 hanya Rp 4 miliar. Angka itu akan naik di 2014 jadi Rp 7,5 miliar. Kalau tak ada transparansi, pemilu jadi berbahaya karena tersandera uang.”MUHAMAD RIZKIBaca jugaKorupsi Al Quran Siapa Si Raja, Panglima, PrajuritTiada Anas Urbaningrum di Pertemuan DPD di CikeasAlasan Jokowi Satukan Pengelolaan Angkot

22011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK.

- Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas menanggapi kebijakan Komisi Pemilihan Umum KPU menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK bagi peserta satu perwakilan Masyarakat Indonesia Antikorupsi untuk Pemilu Berintegritas, Valentina Sagala mengatakan, langkah KPU itu berpotensi memberi jalan masuknya dana ilegal ke partai untuk pendanaan pemilu."Penghapusan LPSDK dari PKPU berpotensi juga memperparah masuknya dana-dana ilegal ke kantong partai untuk pendanaan pemilu," kata Valentina saat dihubungi reporter Tirto, Minggu 11/6/2023.Intinya, kata dia, hal ini akan menambah kerentanan atau risiko tidak transparan dan akuntabel pada Pemilu 2024. Perihal dana ilegal, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu."Untuk mencegah dana ilegal, logikanya, kan, seketat mungkin memastikan agar seluruh proses dana kampanye ini transparan dan akuntabel. Kata kuncinya transparan dan akuntabel. Ini, kan, semangat antikorupsi," ucap Valentina, ada terobosan kebijakan dan tradisi hukum yang baik yang perlu terus diatur, bahkan jika perlu ditingkatkan. Ia mengatakan adanya kewajiban peserta pemilu menyusun dan melaporkan LPSDK adalah bagian dari upaya mencegah potensi korupsi."Dan sudah diatur sejak PKPU 2013, ditegakkan sejak di Pemilu 2014. Tadi saya katakan pengaturan ini tujuannya agar prinsip Pemilu dalam Pasal 3 UU Pemilu, yaitu akuntabel tercapai. Demikian juga Pasal 4 UU Pemilu terkait terwujudnya pemilu yang berintegritas. Jadi jelas, seharusnya ketentuan kewajiban LPSDK itu diatur dalam PKPU," tutur mengatakan jika rancangan PKPU tetap diterbitkan KPU dengan menghapus LPSDK, pihaknya akan mendorong Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi kepada untuk memperbaiki PKPU tersebut."Kalau belum juga berhasil, kami mempertimbangkan untuk membuat pelaporan/pengaduan ke DKPP," pungkas Komisioner KPU Idham Holik mengatakan dihapuskannya LPSDK bukan berarti peserta pemilu tidak diwajibkan untuk melaporkan sumbangan dana kampanye yang diterima."Bukan berarti sumbangan dana kampanye tidak disampaikan ke KPU," kata Idham saat dikonfirmasi, Minggu 11/6/2023.Idham mengatakan sumbangan dana kampanye tetap wajib disampaikan ke KPU yang dicantumkan dalam laporan awal dana kampanye LADK. Peserta pemilu menyerahkannya sebelum masa kampanye dimulai."Jadi, kalau peserta pemilu baik partai politik, calon DPD, ataupun pasangan calon presiden wakil presiden, itu menerima dana kampanye maka wajib disampaikan dalam LADK," ucap mengatakan peserta pemilu juga wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye RKDK yang memuat sumbangan dana kampanye satu hari setelah ditetapkan sebagai peserta sisi lain, KPU meminta agar penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh peserta pemilu dilaporkan setiap hari lewat aplikasi sistem informasi dana kampanye Sidakam. Perihal Informasi terkait dana kampanye di Sidakam dapat diakses publik melalui situs juga Penjelasan KPU soal Penghapusan Laporan Dana Kampanye Penghapusan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Suatu Kemunduran Terkurung Udara Ibukota Mencari Musabab & Solusi Polusi Jakarta - Politik Reporter Fransiskus Adryanto PratamaPenulis Fransiskus Adryanto PratamaEditor Anggun P Situmorang

jikalaporan keuangan partai politik tidak memuat laporan sumbangan dari para politikus secara perorangan, itu sama saja dengan mengatakan perimbangan kenaikan gaji dan tunjangan dpr ataupun dprd dengan alasan membangun konstituen hanyalah isapan yang berkaitan dengan akuntabilitas internal partai adalah keterkaitan partai dengan j0Y9AC.

53isiw8l6f.pages.dev/237

53isiw8l6f.pages.dev/281

53isiw8l6f.pages.dev/387

53isiw8l6f.pages.dev/95

53isiw8l6f.pages.dev/269

53isiw8l6f.pages.dev/263

53isiw8l6f.pages.dev/244

53isiw8l6f.pages.dev/261

53isiw8l6f.pages.dev/207

laporan keuangan partai politik demokrat